Skip to main content

Supreme Sinergi Tama

Digitalisasi Manajemen Administrasi

+ Portofolio Layanan

Digitalisasi Manajemen Administrasi

Program bimbingan teknis digitalisasi manajemen administrasi kepegawaian dan kearsipan, sekaligus percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui SPSE versi 6, untuk instansi pemerintah daerah.

+ FOKUS Bimtek

Kenapa Digitalisasi Kearsipan dan Administrasi Kepegawaian Tidak Bisa Ditunda?

Bimtek digitalisasi administrasi kepegawaian dan kearsipan lahir dari kebutuhan yang makin mendesak: perkembangan teknologi telah mengubah pola kerja administrasi perkantoran, dari yang serba manual menjadi serba computerized. Pengelolaan arsip yang tidak lagi mengikuti sistem digital berisiko kehilangan nilai gunanya justru pada saat paling dibutuhkan, entah itu untuk kebutuhan administratif, hukum, maupun sejarah kelembagaan.

Di sisi lain, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga terus bertransformasi. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 17 Tahun 2023 mendorong percepatan transformasi digital di bidang pengadaan, yang kini terangkum dalam SPSE versi 6. Instansi yang belum familiar dengan sistem terbaru ini berisiko tertinggal dalam efisiensi dan akselerasi proses pengadaannya sendiri.

Cakupan Layanan Bimtek Digitalisasi Kearsipan dari Supreme Sinergi Tama

Program bimtek ini dirancang untuk menjawab tiga kebutuhan yang saling berkaitan di instansi pemerintah daerah.

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Manajemen Kearsipan Dinamis dan SRIKANDI

Peserta dibimbing memahami tipologi, fungsi, dan siklus arsip dinamis, mencakup korespondensi, dokumentasi, penataan berkas (filing), pengamanan dan pemeliharaan arsip vital, hingga penyusutan arsip. Materi ini turut mencakup implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) versi terbaru sebagai standar nasional kearsipan digital.

Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Tata Naskah Dinas dan Administrasi Kepegawaian

Peserta dibimbing memahami tipologi, fungsi, dan siklus arsip dinamis, mencakup korespondensi, dokumentasi, penataan berkas (filing), pengamanan dan pemeliharaan arsip vital, hingga penyusutan arsip. Materi ini turut mencakup implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) versi terbaru sebagai standar nasional kearsipan digital.

Implementasi Teknis SIPD

Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE Versi 6

Peserta mempelajari perbedaan SPSE versi 6 dengan versi sebelumnya, mencakup panduan teknis e-tendering, e-purchasing, dan e-pengadaan langsung, sejalan dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2025 tentang optimalisasi akselerasi dan efisiensi pengadaan.

Proses Kerja Sama Supreme Sinergi Tama
Sinergi & Solusi

Proses Kerja Sama dengan Supreme Sinergi Tama

Kombinasi topik kearsipan, kepegawaian, dan pengadaan barang/jasa sengaja dirancang menyatu dalam satu program, karena ketiganya sama-sama bertumpu pada transformasi digital administrasi perkantoran. Proses kerja sama disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi.

01

Konsultasi Awal

Memahami kondisi pengelolaan arsip, administrasi kepegawaian, dan kesiapan SPSE versi 6 di instansi.

02

Penyesuaian Materi

Materi bimtek disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, baik fokus pada kearsipan, kepegawaian, pengadaan, atau kombinasi ketiganya.

03

Pelaksanaan Bimtek

Sesi pelatihan intensif dengan fasilitator berpengalaman dari unsur Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, dan BPKP

04

Pendampingan Lanjutan

Tersedia opsi pendampingan pasca-bimtek, termasuk untuk simulasi penggunaan SPSE versi 6 di lingkungan kerja masing-masing.

Studi Kasus

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah SIPD Bersama Inspektorat Kabupaten Kutai Barat

Salah satu program yang pernah diselenggarakan Supreme Sinergi Tama adalah bimtek Implementasi Penyusunan Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Aplikasi SIPD, bersama Inspektorat Kabupaten Kutai Barat. Program ini berlangsung di Bali dan diikuti peserta lintas bagian, mulai dari Sekretariat DPRD, Direktur RSUD/BLUD, hingga Kasubag Keuangan dan Kepegawaian.

"Cakupan peserta yang lintas fungsi ini mencerminkan sifat penatausahaan keuangan daerah yang memang jarang bisa diselesaikan oleh satu unit kerja saja. Bagi Inspektorat sendiri, pemahaman menyeluruh terhadap SIPD juga memperkuat fungsi pengawasan internal yang mereka jalankan sehari-hari."

Penatausahaan Keuangan Daerah Anda Ingin Lebih Tertata?

Konsultasikan kebutuhan bimtek penatausahaan keuangan daerah dan SIPD instansi Anda dengan tim kami — materi dan jadwal dapat disesuaikan.

Jangan ragu
untuk Konsultasi gratis bersama kami

Konsultasi Bimtek Gratis
PERTANYAAN UMUM

FAQ Seputar Bimtek
Digitalisasi Kearsipan

Temukan jawaban terkait implementasi SRIKANDI, pembaruan SPSE versi 6, dan tata kelola administrasi digital bagi instansi Anda.

Masih memiliki pertanyaan?

Butuh informasi lebih detail? Hubungi tim kami untuk mendapatkan penyesuaian materi dan jadwal Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan instansi Anda.

Hubungi Kami
Apa itu SRIKANDI dan kenapa penting bagi kearsipan pemerintah daerah?

SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah aplikasi kearsipan digital standar nasional yang digunakan instansi pemerintah untuk mengelola arsip dinamis secara terintegrasi, mulai dari korespondensi, penataan berkas, hingga penyusutan arsip.

Kenapa bimtek ini menggabungkan topik kearsipan dengan SPSE versi 6?

Keduanya sama-sama bagian dari transformasi digital administrasi pemerintah daerah. Menggabungkan topik kearsipan, kepegawaian, dan pengadaan barang/jasa dalam satu program membantu instansi membangun kompetensi digital yang lebih menyeluruh dan efisien dari sisi waktu pelatihan.

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti bimtek ini?

Bimtek ini cocok untuk Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Direktur RSUD/BLUD, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Bagian Pengadaan/ULP, Kasubag Kepegawaian dan Tata Usaha, serta Kasubag Perencanaan/Program.

Apa perbedaan SPSE versi 6 dengan versi sebelumnya?

SPSE versi 6 dirancang untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, mencakup pembaruan pada mekanisme e-tendering, e-purchasing, dan e-pengadaan langsung, sejalan dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2025.

Bagaimana pengalaman Supreme Sinergi Tama dalam bimtek digitalisasi kearsipan?

Supreme Sinergi Tama pernah menyelenggarakan bimtek Digitalisasi Manajemen Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan serta Percepatan Pengadaan Barang/Jasa melalui SPSE Versi 6, bersama Dinas PPKB Kabupaten Kutai Barat di Balikpapan.